Selamat Datang di Site DHD 45 Propinsi Jawa Tengah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di Site DHD 45 Jawa Tengah, terima kasih anda telah berkunjung di Site ini yang dibangun dengan tujuan untuk menjalin tali silaturohmi anggota dan simpatisan Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Propinsi Jawa Tengah.

Site ini masih butuh pengkayaan isi, sehingga saran dan kritik senantiasa masih kami butuhkan, sumbang saran berupa tulisan tentunya akan memperkaya site ini, sehingga kami akan berterima kasih apabila pengunjung mengirimkan hasil tulisannya baik berupa artikel, informasi  maupun berita, karya anda bisa dikirm via surel ke alamat dhd45jateng@gmail.com.  

Aklhirnya semoga site ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana penyambung tali silaturohmi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Admin.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , , , | 1 Komentar

UPAYA MENGATASI KONFLIK HORISONTAL DALAM KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA

Oleh : Drs Kristiawan MSi

          Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Heterogenitas bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari adanya keanekaragaman suku bangsa yang berasal dari ribuan pulau yang tersebar dalam wilayah 33 provinsi. Sifat heterogen juga bersumber pada keragaman agama,  dimana pemerintah mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara itu pengaruh globalisasi lewat informasi komunikasi yang semakin canggih, membuat bangsa Indonesia memiliki berbagai paham, persepsi dan pandangan yang berbeda sekaligus bertentangan. Dalam satu etnis dan satu agama, bisa terjadi perbedaan paham yang bisa meruncing menjadi konflik horisontal.  Hampir setiap agama di Indonesia memiliki kelompok yang memiliki paham berbeda dan dalam satu etnis atau suku bisa terjadi berbagai kelompok dengan tradisi, perilaku dan cara hidup berbeda.

            Kemajemukan tentu saja menimbulkan kerawanan akan konflik. Karena sebab yang sepele yang terjadi antar dua orang yang kebetulan berbeda agama dapat memicu  konflik antar suku atau antar agama. Tetapi dalam bangsa majemuk seperti Indonesia, sebenarnya juga terdapat potensi yang luar biasa. Ketika kebudayaan dari berbagai suku dikelola dengan baik akan menghasilkan khasanah budaya bangsa yang luar biasa. Ketika semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan semangat toleransi yang tinggi, tentu akan menghasilkan kehidupan yang indah, saling memberdayakan dan saling menghormati dalam kehidupan yang demokratis.

            Maka kata kunci dalam mengelola konflik ( conflict management ) adalah bagaimana kita hidup berdampingan dalam keanekaragaman tetapi tet[1]ap memiliki semangat persatuan; dalam kerangka NKRI. Selama kita memiliki semangat Bhineka Tunggal Ika, dalam menghadapi konflik akan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, musyawarah – mufakat

dalam bentuk komunikasi dialogis serta menjauhkan diri dari fanatisme sempit dan  kekerasan. Konflik itu sendiri akan tetap muncul setiap saat, tetapi kita perlu memiliki konsensus untuk menyelesaikan dalam koridor persatuan bangsa. Untuk itu Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan way of life harus kita jadikan alat pemersatu bangsa. Mengenai hal ini M. Dawam Rahardjo ( 2010 ) menyatakan bahwa konsep NKRI hanya dapat dipertahankan kalau kita tetap berpegang teguh pada semangat Bhineka Tunggal Ika, sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan ancaman, melainkan justru merupakan kekuatan dan ssumber dinamika.

 Bapak Presiden dalam kaitannya dengan berbagai konflik horisontal yang terjadi pada akhir-akhir ini, berpesan agar perbedaan diantara kita diselesaikan secara damai dan konstitusional. Damai artinya tanpa kekerasan apalagi sampai merampas hak hidup orang lain. Dan konstitusional artinya kita kembali menyimak ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Didalamnya diatur tentang hak dan kewajiban setiap warganegara. Antara lain hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta kewajiban menghormati hak asasi manusia ( pasal 28 ).

KONFLIK HORISONTAL

Selama era Orde Baru kita merasakan bahwa konflik horisontal berupa bentrokan antar masa yang disertai dengan kekerasan nyaris tidak pernah terjadi. Kehidupan antar umat beragama, antar suku, antar etnis dan antar kelompok dalam masyarakat berlangsung dalam kedamaian. Tetapi pada era reformasi ini, dimana kehidupan dinyatakan oleh para pakar politik lebih demokratis, justru diwarnai oleh konflik horisontal dengan disertai oleh tindakan kekerasan. Pada tahun 2009 tercatat ada 58 kasus dan pada tahun 2010 meningkat dengan 81 kasus. Kemudian pada awal tahun 2011 muncul kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Desa Cikeusik, Pandeglang Provinsi Banten. Tiga orang tewas dalam kasus kekerasan tersebut. Berikutnya di Temanggung masa membakar gereja, sekolah, panti asuhan dan merusak kantor polisi. Beberapa hari kemudian muncul penyerangan terhadap Pondok Pesantren YAPI di Pasuruan.

Kasus kasus kekerasan diatas tidak hanya antar umat beragama tetapi juga terjadi interen umat beragama. Masalah kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran,  kemiskinan, perilaku antar etnis dan ketidakmampuan paratur  menjadikan masyarakat mudah diprovokasi melakukan tindak kekerasan. Kasus di Temanggung misalnya, pelaku kerusuhan ternyata para petani miskin yang tidak tahu apa-apa, tetapi melibatkan provokator dari luar kota Temanggung.   Dalam hal ini sebenarnya para elit atau tokoh agama, sudah bersepakat untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik dari konflik yang terjadi. Di Temanggung misalnya, tiga hari setelah kasus amuk masa terjadi, MUI Jateng bersama beberapa tokoh agama lainnya langsung datang ke Temanggung untuk berdialog dengan pejabat pemerintah daerah dan melakukan Deklarasi Damai. Demikian juga pada beberapa kasus yang lain, tetapi pada akar rumput konflik tersebut tetap saja terjadi.

Pada era Orde baru, konflik yang terjadi lebih bersifat vertikal. Antara pemerintah dengan rakyat. Misalnya konflik antara TNI dengan para pendukung Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) di Aceh, kemudian antara TNI dengan pendukung Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) di Papua dan  juga di Timor Leste. Pada waktu itu TNI ( pada waktu itu disebut ABRI ), memiliki peran sangat menonjol; baik secara teritorial maupun secara politis karena mereka juga mendapat jatah kursi di lembaga legislatif dan berbagai posisi di pemerintahan. Peran yang sangat menonjol dari TNI ini bertolak belakang dengan kebebasan berserikat, berkumpul atau menyatakan pendapat dari masyarakat dalam kerangka kehidupan berdemokrasi. Kontrol sosial politik militer yang sangat kuat memang menghasilkan kehidupan berdemokrasi yang lemah. Tetapi konflik horisontal dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi persatuan dan kesatuan masyarakat cukup kokoh dan terkendali.

Ketika era reformasi bergulir, kehidupan menjadi lebih demokratis. Kebebasan berserikat ( antara lain mendirikan partai politik ), berkumpul dan menyatakan pendapat ( misalnya melalui demonstrasi ) lebih semarak. Tetapi kebebasan tersebut sering bersifat anarkis, tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. Sikap penegak hukum juga sering tidak tegas, misalnya terhadap kelompok sosial keagamaan yang melakukan tindakan anarkis dan penuh kekerasan. Hal ini dapat dimaklumi karena penegak hukum dihadapkan pada situasi dilematis. Mereka tidak mau dituduh melanggar HAM sementara masyarakat yang dirugikan menuntut mereka bertindak tegas. Kasus di Makasar misalnya, polisi setempat dianggap bersikap brutal terhadap mahasiswa. Dilain pihak kasus Ahmadiyah di Pandeglang, polisi dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi amuk masa.

Menurut Aryanto Sutadi ( 2009 ), konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Dalam hal ini dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat.

  1. Beberapa contoh konflik horisontal yang pernah terjadi di Indonesia misalnya:

Konflik antar kampung/desa/wilayah karena isu etnis, isu aliran kepercayaan, isu ekonomi (seperti rebutan lahan ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan) isu solidaritas (suporter olah raga, kebanggaan group), isu ideologi dan isu sosial lainnya (tawuran antar anak sekolah, antar kelompok geng).

  1. Contoh peristiwa konflik vertikal misalnya: konflik ideologi untuk memisahkan dari wilayah RI, konflik yang dipicu oleh perlakuan tidak adil dari pemerintah berkaitan dengan pembagian hasil pengolahan sumber daya alam, kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan kelompok tertentu, dampak pemekaran wilayah, dampak kebijakan yang dinilai diskriminatif.

Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

Dari pengamatan empiris, konflik masal lebih sering terjadi seiring menggeloranya era reformasi yang dampaknya tidak hanya mengganggu ketentraman dan kedamaian, melainkan juga cukup menghawatirkan bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsaIndonesia. Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertical ataupun horisontal yang terjadi pada akhir-akhir ini antara lain:

  1. Konflik yang bernuansa separatisme: konflik di NAD, Maluku, dan Papua.
  2. Konflik yang bernuansa etnis: konflik di Kalbar, Kalteng, danAmbon.
  3. Konflik yang bernuansa ideologis: isu faham komunis, faham radikal.
  4. Konflik yang benuansa politis: konflik akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengrusakan.
  5. Konflik yang bernuansa ekonomi: konflik antar kelompok nelayan di selat Madura, antar kelompok preman, antar kelompok pengemudi, antar kelompok pedagang.
  6. Konflik Sosial lainnya: konflik antar anak sekolah, mahasiswa,
  7. Konflik bernuansa solidaritas liar: tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola.
  8. Konflik isu agama atau aliran kepercayaan: isu berkaitan dengan Achmadiyah, isu aliran sesat.
  9. Konflik isu kebijakan pemerintah: BBM, BOS, LPG. dsb.

Pemicu Konflik adalah peristiwa, kejadian atau tindakan yang dapat menyulut sumber potensi konflik menjadi konflik yang nyata. Tanpa adanya sumber potensi konflik, pada umumnya peristiwa yang terjadi di suatu lokasi mudah diselesaikan dengan cepat dan tanpa menimbulkan dampak yang meluas. Sebaliknya di lokasi yang memang sudah ada endapan potensi konflik, peristiwa kecil dapat dengan cepat meluas dan melibatkan konflik masal yang sangat sulit untuk diatasi. Dengan demikian pemicu konflik pada dasarnya dapat berupa peristiwa gangguan keamanan yang biasa atau bahkan sangat sederhana, namun akibat dari

adanya kaitan dengan potensi yang mengendap tersebut, maka peristiwa kecil justru sering dimanfaatkan oleh provokator untuk menyulut konflik yang besar.

Dari kajian terhadap konflik-konflik besar yang telah terjadi di Indonesia beberapa peristiwa yang telah menjadi pemicu konflik sangat bervariasi, contohnya:

  1. Pemicu konflik di Poso dan di Maluku yang berkepanjangan sampai beberapa tahun, diawali oleh perkelahian antara seorang pemuda dengan seorang pemuda beragama lain walaupun tinggalnya tidak berjauhan.
  2. Konflik masal antar wilayah di NTB, Jateng dan beberapa Wilayah lainnya diawali oleh peristiwa pemukulan pemuda yang sedang berkunjung rumah pacanya di wilayah tetangga.
  3. Beberapa konflik masal di Papua diawali dengan peristiwa tindakan keras oknum aparat terhadap warga masyarakatnya.
  4. Pemicu konflik isu Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah sering berawal dari tindakan petugas lapangan yang kurang profesional.
  5. Konflik bernuansa ekonomi antara kelompok pengemudi taxi sering diawali dari saling rebutan penumpang.

Konflik masal dapat terjadi selain akibat dari peristiwa pemicu konflik yang

masalahnya berkaitan dengan endapan potensi konflik seperti disebutkan di atas, tindakan aparat yang kurang tepat atau kurang profesional juga sering dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan terjadinya dan meluasnya konflik, contohnya:

  1. Jumlah personil pengamanan unjuk rasa yang tidak berimbang dengan jumlah massa, sering dinilai sebagai pemicu konflik, karena dianggap memberi peluang bagi warga untuk melakukan tindakan yang lebih berani karena dianggap tidak ada petugas yang dapat menindak mereka.
  2. Tindakan aparat yang ragu-ragu melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh massa, sehingga menambah keberanian pelanggar melakukan tindakan yang lebih brutal.
  3. Tindakan aparat yang berlebihan atau melakukan kekerasan, sehingga memicu kemarahan massa.
  4. Tindakan aparat yang memihak salah satu kelompok yang sedang bersengketa.
  5. Kelemahan intelijen yang tidak mampu mendeteksi adanya ancaman yang akan terjadi, sehingga petugas yang dikerahkan tidak memadai.
  6. Kelemahan mendeteksi provokator yang sering memanfaatkan kekeruhan, sehingga provokator dapat berbuat bebas melakukan agitasi terhadap massa.

Dari sisi eksternal, faktor pemberitaan yang tidak proporsional juga sering memegang peranan yang mengakibatkan meluasnya atau semakin maraknya konflik, antara lain sebagai berikut:

  1. Pemberitaan yang membesar-besarkan masalah, memperuncing perbedaan pendapat, membesarkan peristiwa kekerasan, menayangkan korban, atau penyiaran berulangulang, sehingga menggugah emosi atau solidaritas masing-masing pihak.
  2. Pemberitaan yang menyudutkan aparat yang menangani peristiwa, menonjolkan tindakan kekerasan yang tidak berimbang dengan tindakan anarkhi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang brutal.
  3. Pemberitaan yang kurang bertanggungjawab terhadap dampak negatif berita, karena hanya memburu rating tinggi dengan motto bad news is good news.

Analisis permasalahan yang dapat menyemarakkan konflik atau masalah yang dapat menghambat usaha memelihara kedamaian juga dapat diarahkan kepada keadaan masyarakat yang kurang kondusif bagi upaya penanggulangan konflik, antara lain sebagai berikut:

  1. Melemahnya kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan seiring dengan dampak maraknya semangat kedaerahan yang barangkali ini merupakan salah satu kekeliruan dalam menafsirkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
  2. Eforia demokrasi yang mengarah kepada tuntutan kebebasan yang serba boleh, sehingga lebih menonjolkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
  3. Pengalaman sukses (success story) dari para tokoh situasional yang terlahir dari situasi konflik, paling tidak menarik minat para oportunis untuk memanfaatkan situasi konflik guna meningkatan popularitas diri.
  4. Peran pihak ketiga yang berkepentingan untuk memelihara konflik yang berkepanjangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

UPAYA MENGATASI KONFLIK

            Dewasa ini pada era globalisasi, secara teoritis, tidak mungkin ada suatu bangsa yang homogen dan monolitis. Hanya terdiri dari satu etnis atau satu agama. Globalisasi dengan salah satu wujudnya berupa free trade, telah menciptakan ” bordeless world ”. Dunia tanpa batas. Karena barang, modal, jasa dan manusia akan mengalir dari suatu negara ke negara lain tanpa hambatan administrasi. Apalagi pada dasarnya memang tidak ada negara satupun di dunia ini yang mampu hidup tanpa bantuan negara lain. Jepang adalah negara industri yang kaya raya, tetapi tidak mampu mengembangkan pertanian dan perkebunan. Demikian juga dengan negara-negara di Timur Tengah yang kaya karena minyak pasti memerlukan produk pertanian dan bahan makanan dari negara lain. Uni Emirat Arab, sebagai negara terkaya nomor 8 di dunia, dengan penduduk hanya sekitar 1,5 juta orang ternyata memiliki penduduk asing sebesar 4 juta orang. Mereka datang ke Uni Emirat Arab sebagai tenaga kerja, pedagang, pengajar di perguruan tinggi, konsultan bangunan dan lain sebagainya. Tanpa pendatang dari negara lain Uni Emirat arab tidak mungkin membangun negaranya menjadi negara yang moderen seperti sekarang ini. Beberapa diantaranya adalah pelabuhan moderen di Dubai, Hotel Burj Khalifa Dubai sebagai hotel tertinggi di dunia ( 820 m ) dan kawasan balapan mobil Formula 1 di Abu Dhabi.

            Hampir semua bangsa di dunia harus menerima kenyataan bahwa negaranya tergantung kepada negara lain. Konsekuensinya mereka terpaksa menerima kehadiran bangsa lain yang berbeda secara etnis, agama maupun tradisi. Setelah ratusan tahun kemudian bangsa yang tadinya homogen menjadi heterogen. Amerika yang mayoritas berpenduduk Eropa dan Kristen harus hidup berdampingan  dengan penduduk berasal dari Afrika dan Asia yang beragama Islam. Sebaliknya Malaysia yang mayoritas Melayu beragama Islam harus hidup berdampingan dengan penduduk dari etnis Cina beragama Kristen . Contoh heterogenitas dalam suatu negara ini masih dapat diperpanjang lagi.

             Dan heterogenitas adalah sumber konflik. Beberapa negara mengalami perang saudara karena perbedaan etnis atau agama selama bertahun-tahun dengan korban mencapai jutaan orang. Sebagai contoh di Sudan, negara terbesar di Afrika, terjadi perang saudara ( civil war ) antara Sudan Utara ( penduduknya keturunan Arab dan mayoritas Muslim ) dengan Sudan Selatan ( mayoritas berpenduduk asli Afrika beragama Animisme dan Kristen ) selama lebih dari 15 tahun dan diperkirakan memakan korban 2 juta jiwa.  Melalui referendum, Sudan selatan resmi menjadi  negara baru sejak tanggal 9 Januari 2011.

            Dawam Rahadjo ( 2010 ) menyatakan pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini termasuk kegiatan dalam rangka penanaman modal asing, telah melahirkan masyarakat multikultur. Untuk itu ada tiga perspektif yang harus disepakati. Pertama, bahwa negara harus bersikap adil terhadap semua agama yang berbeda dan diasumsikan mengandung potensi konflik. Kedua, harus ada semangat yang mengedepankan kerukunan dalam pergaulan antar umat beragama. Ketiga, perlu dibangun masyarakat yang terbuka yang mendorong kemajuan bagi umat beragama dan masyarakat itu sendiri.

Menyelesaikan konflik pada dasarnya dapat melalui 2 ( dua ) cara :

  1. Mengeliminasi konflik ( conflict elimination )
  2. Mengelola konflik ( conflict management )

Pada cara yang pertama, konflik diselesaikan dengan cara mengeliminasi konflik berupa pemisahan orang-orang yang konflik pada wilayah yang berbeda. Kasus Sudan diatas termasuk cara ini. Antara mereka yang konflik sebenarnya tidak ada upaya perdamaian. Perseteruan antara kedua pihak tetap berlangsung tetapi tidak ada konflik karena mereka dipisahkan dalam wilayah yang berbeda. Kasus Pakistan yang memisahkan diri dari India termasuk cara pertama. Demikian juga kasus pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara, yaitu Serbia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Macedonia dan Slovenia. Mereka yang konflik mendirikan negara sendiri sesuai etnis dan agama yang dianut.

            Pada cara yang kedua, mereka yang konflik tetap berada di suatu wilayah yang sama. Tetapi mereka mulai berdialog, membuat kesepakatan dan menghormati perbedaan. Mereka menyadari kemajemukan tidak harus disertai konflik tetapi harus saling toleransi sehingga terwujud kehidupan yang penuh kedamaian. Inilah yang terjadi di Swiss, yang memiliki 3 etnis, 3 bahasa dan 3 tradisi tetapi dapat hidup berdampingan tanpa harus konflik. Cara ini pulalah yang diupayakan di Indonesia. Keberagaman etnis, suku bangsa dan agama diupayakan dapat hidup bersama dalam kerukunan dan perdamaian. Kunci dari cara yang kedua ini adalah masing-masing pihak yang bertikai memiliki kesadaran akan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai bangsa yang satu dan bertanah air satu. Meskipun beraneka ragam tetapi tetap bersatu.

Setiap warganegara  harus menyadari bahwa konflik horisontal, yg disertai kekerasan karena perbedaan yg bersumber dari kemajemukan dapat melemahkan persatuan bangsa dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik terjadi karena memudarnya nilai2 dasar bermasyarakat seperti religiusitas, musyawarah–mufakat, tenggang rasa, menghargai perbedaan dll.

Konflik horisontal dapat mengarah kepada disintegrasi nasional, separatisme dan mengancam keutuhan NKRI

            Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, pengelolaan keragaman budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan :

1.  Pelaksanaan dialog antar budaya yg terbuka dan demokratis.

2.  Pengembangan multikultural dalam rangka meningkatkan toleransi dalam

     masyarakat.

3.Membangun kesadaran hidup multikultural menuju terciptanya keadaban

Dalam rangka memahami keragaman budaya, setiap manusia Indonesia harus mampu memahami nilai – nilai kultural yg berbeda dengan nilai – nilai pribadi. Kemudian sebaiknya dapat mensinergikan keragaman budaya & melakukan komunikasi lintas budaya serta berusaha untuk menyesuaikan diri & menghormati sistem budaya lain.

Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena pada dasarnya sumber kehidupan itu terbatas. Jadi perlu dibatasi dengan aturan bersama kalau tidak akan terjadi pertikaian antar sesama manusia atau “War of All Against All” dan manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lainnya atau “Homo Homini Lupus”. Manusia sbg mahluk sosial memang memiliki hak asasi dari alam : Life, liberty and property. Tetapi kebebasan tersebut harus ada batasnya ketika manusia harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Pembatasan Justru untuk menjamin dan menghidupi Kebebasan Individual. Dan pada gilirannya akan muncul masyarakat yg demokratis dimana negara melayani aspirasi dan kepentingan yg beragam untuk menjamin kebebasan individual.

Sementara itu Rousan Sean menyatakan bahwa sebuah negara  terbentuk karena ada kesepakatan antara pihak – pihak yg berbeda kepentingannya. Kemudian setiap orang yang ingin kepentingannya terjamin menyerahkan kemerdekaan yg dimiliki sejak lahir kepada organisasi yg dibentuk bersama yang disebut negara. Dalam hal ini negara adalah organisasi yg berkuasa yang disepakati  untuk mengatur kehidupan bersama. Untuk itu setiap negara perlu melakukan apa yang disebut sebagai ”nation building ” karena selalu ada kelompok masyarakat yg terikat  dalam loyalitas kelompoknya sehingga muncul konflik kepentingan. Negara harus melakukan intervensi untuk mengintegrasikan kelompok – kelompok masyarakat yang beragam. Namun dengan tetap menghormati karakteristik yg dimiliki kelompok tersebut ( agama, adat istiadat, dsbnya )

Masalah yang dihadapi setiap agama adalah bagaimana menyatukan identitas dan karakteristik yg berbeda menjadi identitas bersama yaitu identitas nasional.

Michael Walzer berpendapat bahwa keberagaman dapat diatas ketika setiap warganegara memiliki toleransi. Dalam hal ini Walzer berpendapat bahwa toleransi merupakan salah satu ukuran peradaban sebuah bangsa. Makin tinggi tingkat toleransi sebuah bangsa maka makin tinggi tingkat  keadabannya.  Toleransi merupakan nilai yang harus dibudayakan dalam ruang individu dan ruang publik, karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai dalam kerbedaan kelompok

Walzer juga berpendapat bahwa toleransi harus berimplikasi pada sikap, antara lain sikap menerima perbedaan, mengubah homogenitas menjadi heterogenitas, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mengawal secara serius perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan  (multikulturalisme ).

Sedangkan Nurcholish Majid berpendapat sikap penuh pengertian kepada orang lain diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi.

Sejalan dengan pemikiran diatas, Azyumardi Azra berpendapat bahwa pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari – hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan.

Berkaitan dengan masih banyaknya kejadian yang merupakan konflik horisontal , terutama antar umat beragama dan interen umat beragama, Imam Taufiq, Sekretaris MUI Jawa Tengah mengatakan bahwa kekerasan atas nama agama tidak dapat dibenarkan dan masalah perbedaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan beradab. Agama semestinya dikembalikan menjadi landasan untuk hidup lebih damai. Untuk itu peran ulama dan pemimpin umat beragama cukup strategis dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Hal ini sama dengan himbauan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang menghimbau kepada setiap warganegara Indonesia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang bersumber dari perbedaan dapat diselesaikan secara damai dan konstitusional. Artinya tanpa mencederai orang lain, tanpa merusak fasilitas publik apalgi sampai merampas hak orang lain untuk hidup.

Kemudian secara konstitusional berarti bahwa kita harus merujuk kepada ketentuan dalam UUD 1945. Dalam pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan antara lain :

l  Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ( pasal 28A )

l  Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ( pasal 28E )

l  Setiap orang berhak untuk tidak disiksa dan berhak tidak diperlakukan secara diskriminatif (28 I )

l  Penegakkan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia ( 28 J ).

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

  1. Masyarakat yg heterogen (majemuk) pada dasarnya selalu rawan konflik
  2. Konflik horisontal yang terjadi di Indonesia berasal dari kemajemukan suku, agama ras dan golongan.
  3. Konflik horisontal dapat diatasi ketika setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan.
  4. Kunci dari upaya menghilangkan konflik adalah mau berdialog dan tetap memiliki semangat Bhineka Tunggal Ika


[1] . Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh LP4D dan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa tengah di Semarang tanggal 18 April 2011.

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , | 5 Komentar

REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA

Oleh : Drs. Kristiawan Hadisusanto, MSi

Kabid. Pembudayaan Kejuangan 45
Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diketahui Pancasila lahir pada tanggal  1 Juni 1945. Tetapi peristiwa bersejarah tersebut memang tidak pernah diperingati; bahkan tidak setiap orang mengetahui kelahiran Pancasila. Enam puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Ir. Soekarno ( pada waktu itu belum menjadi Presiden ) menyebutkan kata ”Pancasila ” sebagai rumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus, UUD 1945 disahkan dengan rumusan Pancasila terdapat didalam Pembukaan. Pada era reformasi, dalam suasana euforia politik yang ingin mengubah semua produk Orde Baru, MPR bersidang dan bersepakat bahwa semua pasal-pasal dalam UUD 1945 dapat diubah, kecuali pembukaannya; sebab didalamnya tersirat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan rumusan Pancasila, yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

Tetapi saat ini nilai-nilai Pancasila terus diuji oleh derasnya nilai-nilai yang berasal dari luar sebagai akibat persinggungan nilai sebagai dampak globalisasi disatu sisi dan keteguhan warga bangsa dalam meyakini kebenaran dan ketangguhan Pancasila disisi yang lain. Dengan kata lain telah terjadi penipisan jati diri bangsa  ( pernyataan Dr Budiyanto SH Mhum – Ketua Umum DPP IKA Unnes, Suara Merdeka tanggal 29 Mei 2010 )

Dalam sebuah acara, H. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah pernah menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah kehilangan jati dirinya. Pernyataan tersebut dikemukakan setelah melihat maraknya demonstrasi-demonstrasi yang disertai dengan kekerasan merusak fasilitas umum dan tidak menghormati simbol-simbol kenegaraan, seperti membakar dan menginjak-injak foto presiden dan wakil presiden. Keprihatinan Bapak Gubernur cukup beralasan karena, pertama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah, religius dan beradab. Kedua, pada negara-negara yang menganut paham liberal sekalipun (meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara) tidak atau jarang terjadi demonstrasi disertai kekerasan dan melecehkan simbol-simbol kenegaraan. Cara mereka demonstrasi justru penuh dengan kedamaian dan kesantunan; yang penting aspirasi dan kepentingan mereka sudah tersalurkan dan diperhatikan oleh pemerintah.

            Benarkah bangsa Indonesia tengah kehilangan jati dirinya? Marilah kita lihat perilaku bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perilaku mencerminkan karakter dan jati diri sebuah bangsa.

POTRET DIRI MANUSIA INDONESIA

Pertama, kita masih ingat kasus eksekusi makam di Koja, Tanjung Priok Jakarta. Dalam kasus tersebut para Satpol PP DKI Jakarta melakukan kekerasan terhadap masyarakat setempat. Korban berjatuhan dan masyarakat membalas dengan kekerasan pula. Dua Satpol PP tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Puluhan mobil polisi dan Satpol PP dibakar. Kantor Pelindo dirusak dan barang-barangnya dijarah. Kemudian kita masih ingat pula bagaimana polisi menyerbu Kampus Unas di Makasar dengan brutal dan dibalas oleh mahasiswa dengan mengeroyok polisi yang sedang bertugas dan perusakan fasilitas umum kota. Kasus kekerasan ini masih dapat diperpanjang, seperti kasus penganiayaan terhadap aksi damai di Monas-Jakarta yang terdiri atas perempuan, anak-anak, konflik kekerasan di Poso, konflik antar etnis di Kalimantan dan masih banyak yang lain.

              Kasus di atas menggambarkan sikap yang arogan, anarkhis, memaksakan kehendak, mengabaikan dialog dan musyawarah. Padahal nilai-nilai yang kita anut dalam Pancasila mengajarkan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

            Kedua, kasus korupsi yang pada era reformasi ini justru semakin marak melibatkan banyak pihak baik eksekutif, legislatif dan iudikatif. Dalam kasus Gayus Tambunan misalnya polisi terlibat dalam memanipulasi data di BAP, jaksa terlibat dengan meringankan tuntutan dan hakim terlibat dengan membebaskan Gayus Tambunan (kemudian ditangkap lagi di Singapura). Kita tercengang dengan kasus ini, Gayus Tambunan yang PNS golongan III/a usia 30 tahun mampu memiliki rumah seharga Rp 3 milyar. Mobilnya 3, salah satunya mobil mewah Toyota Alphard. Kemudian tabungannya di Bank Rp 25 milyar. Pertanyaan kita adalah di Dirjen Pajak itu apa hanya Gayus yang korupsi.

            Kasus korupsi pasa era reformasi ini begitu banyak. Sebut saja beberapa contoh (yang sudah divonis pengadilan) seperti kasus pembelian helikopter yang melibatkan Abdullah Pateh, kasus korupsi di KPU yang melibatkan Mulyana W. Kusuma, Rusandi Kanta Prawira, Achmad Rojali dan Nazaruddin Sjamsudin, kasus suap terhadap Hakim Agung di MA oleh Harini Wiyoso (mantan hakim), kasus Said Agil Husin Al Munawar berkaitan dengan Dana Abadi Umat (DAU), kasus Bulog yang melibatkan Rahardi Ramelan, kasus Theodorus Fransiscus Toemion-Ketua BKPM, kasus pungli  dokumen keimigrasian yang melibatkan mantan Kapolri yang menjadi Dubes RI di Malaysia. Kemudian kasus suap yang diterima para anggota DPR RI seperti Al Amin Nasution, Hamka Yandu, Anthony Zeibra Abidin, dan terakhir (masih dalam proses) belasan anggota DPR RI yang menerima traveller’s cheque dari Miranda Gultom. Dan jangan lupa kasus korupsi BLBI pada awal reformasi (1998) meliputi dana Rp 150 trilyun sebagai “extraordinary crime” yang tidak pernah tuntas sampai sekarang.. Kasus-kasus korupsi di atas melibatkan beragam profesi dari pejabat jaksa, hakim, polisi, pengusaha, wakil rakyat, aktivis LSM, bahkan professor dari perguruan tinggi.

            Kasus-kasus korupsi ini memperlihatkan perilaku manusia Indonesia yang tidak bermoral, tidak tahu malu, tidak bertanggung jawab, kepengin cepat kaya dan memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Korupsi telah mendorong pembusukan kultural dan hancurnya mental spiritual bangsa. Padahal nilai-nilai Pancasila mengajarkan tentang perbuatan luhur, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras dan tidak merugikan kepentingan umum (masalah kasus korupsi lebih lanjut baca Deni Setya Wati,  2008)

            Ketiga, dalam kehidupan berdemokrasi Pilkada masih diwarnai dengan konflik horizontal antar pendukung, money politic, sementara tingkat partisipasi politik yang rendah menunjukkan proses pendidikan politik lewat Pilkada tidak berhasil. Rakyat apatis pada proses atau manfaat Pilkada atau mungkin mereka hanya mau mencoblos kalau dibayar. Rekrutmen politik calon yang marak dipenuhi artis juga memperlihatkan popularitas lebih penting dari kapabilitas.           Hal ini menunjukkan semangat reformasi yang ingin mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis telah gagal. Kemudian biaya perseorangan bagi para calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang sangat tinggi, membuat banyak orang curiga bagaimana mereka dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Godaan korupsi terbentang di masa mendatang.

            Kehidupan berdemokrasi kita masih jauh dari harapan, manusia Indonesia belum siap berbeda pendapat, belum siap dinyatakan kalah, suara atau dukungan diperjual-belikan dan berbiaya mahal yang mengarah kepada tindakan korupsi. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada (sekitar 60 %) memperlihatkan bahwa manusia Indonesia belum memiliki kesadaran berdemokrasi. Mereka hanya berpartisipasi setelah dibayar. Ini berarti mereka bukan merupakan “civilized society” sebagai bagian penting dari “good governance”.

            Keempat, potret diri manusia Indonesia yang buram juga tampak pada dunia pendidikan kita. Kasus di Jakarta, beberapa Kepala Sekolah sepakat untuk melonggarkan pengawasan pada para murid yang mengikuti Ujian Nasional. Mereka mengetahui para muridnya menerima bocoran kunci jawaban lewat SMS. Tetapi mereka membiarkan kecurangan tersebut berlangsung. Untuk apa? Tentu saja agar sekolah mereka meraih prestasi dengan prosentase kelulusan yang tinggi dan ini menyangkut reputasi. Sementara itu di perguruan tinggi para mahasiswa yang ingin cepat menyelesaikan kuliahnya, membuatkan atau membeli skripsi, tesis bahkan disertasi dengan harga Rp 5 juta – Rp 15 juta. Anehnya pembuat karya tulis ilmiah ini memasang iklan di surat kabar, di toko buku atau di pinggir-pinggir jalan kampus. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural juga beramai-ramai mengambil S2, bukan untuk menambah ilmu tapi untuk kemudahan promosi jabatan atau sekedar menambah gengsi sosial mereka. Kadang-kadang tidak jelas mereka kuliah dimana atau berapa kali mereka ikut kuliah.

            Dalam kasus di atas, sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi mencerminkan semangat perubahan sebagai “agent of change”. Padahal pelaku pendidikan harus melakukan “transfer of knowledge” dalam rangka perubahan pengetahuan, “transfer of culture” untuk perubahan budaya dan “transfer of attitude” untuk perubahan perilaku. (A. Kadarmanta, 2008)

            Dari kasus di atas, tampak bahwa manusia Indonesia itu mengejar prestise bukan prestasi dan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan (the end of justifies the mean). Keempat hal tersebut di atas, mengingatkan kita kepada pidato kebudayaan budayawan Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki – Jakarta tanggal 6 April 1977. Dalam pidatonya Mochtar Lubis menyatakan bahwa manusia Indonesia itu berciri munafik, berpura-pura, lain di muka lain di belakang. Ciri yang lain tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan atau keputusan yang telah diambil. Ciri berikutnya bermental feodal, yang di atas mengedepankan pangkat jabatan dan kekuasaan; yang di bawah bersikap rendah diri . Kemudian manusia Indonesia  itu suka sesuatu yang berbau takhayul, menyimpan jimat dan suka mendatangi tempat yang dianggap keramat. Ciri yang lain adalah memiliki karakter yang kurang kuat, mudah goyah dan tidak optimis melihat masa depan. Manusia Indonesia juga tidak suka bekerja keras, cenderung boros dan kepengin cepat kaya.

            Tentu saja kita tidak bisa membenarkan stereotipe atau prototipe di atas. Kita tidak bisa melakukan generalisasi ciri manusia Indoneia seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa menolak kenyataan cukup banyak orang Indonesia berciri seperti dikemukakan Mochtar Lubis. Bagi kita yang penting bisa mengambil manfaat dari pemikiran atau penilaian kritis tersebut. Kita perlu melakukan intropeksi diri. Seperti apakah wajah kita itu sebenarnya? Dengan demikian kita bisa membenahi diri kita dan melakukan “nation and character building”.

            Proses “nation and character building” adalah proses pendidikan. Bagaimana kita mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang berkarakter atau berkepribadian berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat. Manusia yang berkarakter adalah manusia yang berkeutamaan yang tampak dalam perbuatan atau tindakannya. (Doni Koesoema.A, 2007)

SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

            Sosok manusia ideal Indonesia tentunya berperilaku seperti tertuang dalam 45 butir nilai luhur Pancasila yang kita yakini sebagai nilai-nilai yang pernah tumbuh dan berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (Prof. Drs. Sunaryo Wreksosuhardjo, 2008). Tidak pernah ada suatu bangsa hidup terpisah dari akar tradisinya sebagaimana tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acap kali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kekeringan atau kekerdilan identitas. Namun demikian, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan pada saat yang sama mencampakkan tradisi dan nilai-nilai baik lokal berpeluang menjadikan bangsa tersebut kehilangan identitas. Akibatnya bangsa tersebut tidak pernah menjadi dirinya sendiri. (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008)

            Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keindonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal. Universalitas Pancasila dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama); kemanusiaan, keadilan, dan keadaban (sila kedua); dan keadilan sosial (sila kelima) dan sekaligus keindonesiaan (persatuan Indonesia) dan semangat gotong-royong (sila keempat).

            Sayangnya, nilai-nilai ideal Pancasila telah tereduksi dan dikebiri oleh penguasa Orde Baru. Sepanjang sejarah Orde Baru, Pancasila telah dijadikan alat untuk membungkam suara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan nasional. Orde baru juga telah melakukan penyeragaman tafsir atas Pancasila yang dibakukan dan disebarluaskan melalui penataran dan pendidikan di sekolah dan peguruan tinggi. Ironisnya, pada saat yang sama Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Eka Prasetya Pancakarsa. Tindakan represif, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan hukum di kalangan pejabat pemerintahan adalah bukti telanjang dari penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Dampak langsung dari manipulasi atas dasar negara Pancasila adalah sikap antipati (fobia) atas Pancasila ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang.

            Dewasa ini kita tengah berada pada era reformasi tetapi reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia.

            Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa, Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Posisinya sebagai panduan nilai dan pedoman bersama (common platform) untuk mewujudkan tujuan atau kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa digantikan oleh pandangan-pandangan sektarian mana pun, yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           

REVITALISASI PANCASILA

Gelombang demokrasi dalam bentuk tuntutan reformasi di negara-negara tidak demokrasi, termasuk Indonesia pada era Orde Baru, menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi nasional seperti Pancasila. Namun demikian, globalisasi juga melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak paham ideologi, di sisi yang lain juga mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacam ethnonationalism, atau bahkan tribalism. Gejala ini yang terus mengancam integrasi negara-negara majemuk dari sudut etnis, sosiokultural, dan agama seperti Indonesia. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik  membuat Pancasila seolah kehilangan relevansinya.

            Sementara itu proses desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin menumbuhkan sentimen local-nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethnonationalism. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun akibat langsung dari proses desentralisasi akan makin kehilangan posisi sentralnya ( Azyumardi Azra,  2008 ).

            Mempertimbangkan posisi krusial Pancasila di atas, maka perlu dilakukan revitalisasi makna, peran, dan posisi Pancasila bagi masa depan Indonesia sebagai negara modern. Perlunya revitalisasi Pancasila karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simpul nasional yang paling tepat bagi Indonesia yang majemuk. Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional. Empat pemimpin nasional pasca Soeharto sejak dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum berhasil membawa Pancasila ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Kini, sudah waktunya para elite dan pemimpin nasional memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini jika kita betul-betul peduli pada nation and character building dan  integrasi bangsa Indonesia.

            Sementara itu Prof. Dr. Muladi, SH, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI menyatakan bahwa salah satu side effect runtuhnya Orde Baru yang sangat menyedihkan adalah berkembangnya sikap skeptis terhadap ideologi bangsa Kegamangan terhadap ideologi Pancasila tersebut menyurutkan makna ideologi, baik sebagai perekat persatuan bangsa maupun sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan bangsa lain yang akan berhubungan dengan bangsa Indonesia (the predictability function of ideology).

Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita dan tujuan seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni adanya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kebhinnekaan budaya masyarakat Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diterima sebagai kekayaan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Nusantara ini, dengan keanekaragaman budayanya masing-masing, sejak dahulu telah saling berhubungan dan berinteraksi. Berdasarkan kesamaan visi mengenai masa depan, maka para pemuda dari suku-suku bangsa tersebut pada tahun 1928 telah mengikrarkan sumpah untuk menjadi satu bangsa dengan menggunakan bahasa persatuan dan bersama-sama hidup di satu tanah air. Dari peristiwa ini terlihat bahwa kebhinnekaan budaya bukan menjadi halangan untuk mewujudkan persatuan bangsa.

Justru budaya yang beraneka ragam tersebut mampu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya secara selaras dan serasi. Oleh sebab itulah perlu selalu disadari dan dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia ini memang dibentuk dari suku-suku bangsa yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Maka langkah utama yang perlu ditempuh dalam rangka membangun kehidupan baru bagi bangsa Indonesia di masa depan adalah menggunakan salah satu asas dalam konsepsi kemandirian lokal, yaitu “pendekatan kebudayaan”, sebagai bagian utama dari strategi pembangunan masyarakat dan bangsa. Implementasi pendekatan kebudayaan dalam pembangunan bangsa diyakini akan dapat menumbuhkan kebanggaan pada setiap anak bangsa terhadap diri dan budayanya dan pada gilirannya akan menumbuhkan pula toleransi dan pengertian akan keberadaan budaya lainnya. Hal ini merupakan faktor utama perekat persatuan bangsa.

Pada proses reformasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat telah dapat diakomodasikan dalam sistem multi partai. Pada satu sisi, hal ini dapat mencerminkan perwujudan demokrasi, akan tetapi pada sisi lain dapat mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya dapat diselewengkan dengan pembentukan kekuatan-kekuatan dengan memobilisasi kekuatan berdasarkan asas masing-masing. Hal ini dapat bermuara pada berkembangnya primordialisme sempit berdasarkan agama, etnis ataupun ras dan aspek kedaerahan lainnya.

Revitalisasi Pancasila semakin terasa penting kalau diingat kita tengah gigih menerapkan prinsip-prinsip “good governance”, dimana tiga aktor yaitu pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) harus bersinergi secara konstruktif mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Antara lain terwujud dalam bentuk pelayanan publik (public services) yang optimal. Dalam kaitannya dengan ancaman atau pengaruh globalisasi harus dihadapi dengan sikap mental dan karakter yang kuat sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Akhirnya revitalisasi Pancasila menjadi penting karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi nasional dengan semangat separatisme dari Daerah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah Pusat.

Kita jangan sampai tidak mengenal diri kita sendiri dan tidak mengenal nilai-nilai hakiki dan luhur yang telah merupakan konsensus nasional menjadi falsafah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu Pancasila. Seperti kata Socrates (470-399 SM) “kenalilah dirimu sendiri”.

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , | 1 Komentar

KEMAJEMUKAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. Kristiawan Hadisusanto, Msi

*Disampaikan pada Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh LP4D bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, pada tanggal 25 September 2011 di Semarang.

            Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang sudah ada sejak kerajaan Majapahit, memperlihatkan bahwa sejak abad ke-13, di persada Nusantara ini, masyarakat Indonesia sudah beranekaragam. Ciri kemajemukan sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Atau sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis Majid, kemajemukan bangsa Indonesia sudah merupakan dekrit Allah dan design Nya dan bangsa Indonesia tidak bisa dipaksakan sebagai bangsa yang monolitis, karena tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi ( Nurcholish Madjid : Asas – asas  Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani ). Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari data-data sebagai berikut : Pulau-pulau di Indonesia yang tersebar di daerah Khatulistiwa berjumlah 17.508. Luas Wilayah 5.193.252 Km2 dengan jumlah penduduk sesuai hasil sensus tahun 2010 mencapai 234.181.300 Jiwa. Indonesia memiliki 33 Provinsi yang meliputi  65.295 desa. Secara geografis memiliki 177 gunung dan  232 Sungai, sementara secara demografis tercatat ada 726 suku bangsa dengan 116 bahasa daerah dan 6 agama.

Dengan data tersebut diatas bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Dan kemajemukan itu rawan konflik kalau tidak dikelola secara arif dan masyarakatnya tidak memiliki nilai-nilai yang mampu merekatkan mereka sebagai suatu bangsa. Kemajemukan multidimensi seperti itu, terutama sekali kemajemukan dari segi agama, memendam potensi konflik, yang sewaktu-waktu dapat meledak ( Gumgum Gumilar, 2005 ).  Pada gilirannya kemajemukan dapat melahirkan konflik horisontal. Antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah; dan pada gilirannya dapat melahirkan disintegrasi nasional yang mengancam keutuhan NKRI.

MULTIKULTURALISME

Dalam The Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralism dipahami sebagai : (1) Suatu teori yang menentang kekuasaan Negara monolitis, dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organsasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama diantara sejumlah partai politik. (2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok cultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya. Definesi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralisme sosial atau primordial (Maskuri, 2001).

Sementara pakar menyebutkan bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia telah menimbulkan multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi ( banyak ), kultur ( budaya ) dan isme ( aliran/paham ). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup  dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui ( politics of recognition ) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan ( Choirul Mahfud, 2008 ). Hal ini diperkuat oleh Parekh ( 1997 ) yang menyebutkan “Just as society with several religions or languages is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural “

Pierre L. Van de Berghe dalam Purwasito ( 2003 ) mengemukakan bahwa masyarakat multikultural mempunyai beberapa karakteristik yang khas, sebagai berikut :

  1. Masyarakat terbagi dalam segmentasi yang berbentuk kelompok kelompok dengan latar budaya dan subbudaya yang berbeda
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
  3. Kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsensus antar anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang fundamental.
  4. Kurangnya kesadaran mengembangkan konsensus relatif sering menimbulkan konflik antar kelompok subbudaya tersebut.
  5. Konflik bisa dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi, tetapi dengan jalan relatif menggunakan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi.
  6. Adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain.

Dari pendapat diatas, tampak bahwa masyarakat yang bersifat multikultural itu didalamnya ada berbagai ras, suku dan agama; tetapi dalam masing-masing unsur tadi masih terjadi keberagaman lagi. Dari sebuah daerah dengan suku tertentu dengan budaya tertentu ternyata masih ada berbagai sub-sub kelompok dengan budaya dan dengan sendirinya juga memiliki paham, persepsi dan pemikiran yang berbeda.

Sementara itu Azyumardi Azra menyatakan bahwa pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari – hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. ( Azyumardi Azra : Menuju masyarakat madani ).

GLOBALISASI

            Kemajemukan bangsa Indonesia pada era reformasi sekarang ini juga dipengaruhi oleh gelombang globalisasi, dimana barang, jasa, modal dan manusia mengalir dari satu negara ke negara lain tanpa ada hambatan administrasi ( borderless world ). Salah satu wujud globalisasi adalah adanya “free trade” atau perdagangan bebas. Produk dalam negeri dapat dipasarkan ke pasar  internasional tetapi pada saat yang sama, produk-produk luar negeri juga akan masuk ke pasar lokal. Maka akan terjadi pertemuan antar bangsa dengan kultur yang berbeda-beda. Produk-produk global juga menumbuhkan suatu life style yang menciptakan kultur baru dalam masyarakat. Tilaar ( 2000 ), menyebutkan bahwa proses globalisasi terjadi karena 2 hal :

  1. Proses Demokratisasi

Usainya perang dingin tahun 1990, yang secara simbolis runtuhnya tembok Berlin dan disintegrasi Negara USSR, maka di seluruh dunia lahirlah apa yang disebut gelombang demokratisasi ( democratization wave) . Akibat gelombang ini mulailah timbul kesadaran yang semakin meningkat terhadap hak-hak asazi manusia dan tanggung jawab manusia dalam membangun masyarkatnya sendiri. Masyarakat menginginkan suatu masyarakat yang terbuka, maju dan modern bukan masyarakat totaliter yang menginjak-injak hak asasi manusia. Masyarakat di dunia dewasa ini lebih jauh lagi menginginkan suatu demokrasi partisipatoris yaitu yang meminta rakyat yang berkemampuan untuk ikut  serta dalam membangun masyarakatnya sendiri. Perkembangan demokratisasi masyarakat ini tentunya menuntut suatu pendidikan yang sesuai. Pendidikan gaya lama yang menganggap peserta didik sebagai gentong yang diisi semaunya oleh pendidik atau yang oleh Paulo Freire dikatakan dengan  sistem bank, perlu diganti dengan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan rakyat (empowering of people).

  1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi

Kemajuan teknologi komunikasi telah membabat batas-batas yang mengisolasi manusia. Lahirlah apa yang disebut masyarakat terbuka (open society) dimana terjadi aliran bebas informasi, manusia, perdagangan dan bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global lainnya yang menyatukan umat manusia. Di dalam proses tersebut tentunya  terjadi persingungan antar kebudayaan global yang selain mempunyai nilai-nilai yang positif juga mengandung bahaya-bahaya yang laten. Keadaan ini tentunya memerlukan manusia yang tidak terlempar dari akar kebudayaannya. Manusia harus tetap berada di dalam kehidupan yang nyata, di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, manusia di dalam kehidupan modern perlu mempunyai identitas diri yang kuat.

Dunia yang telah terbuka telah menciptakan apa yang disebut dunia tanpa batas ( borderless worrld ). Manusia dewasa ini hidup di dalam apa yang disebut global village atau kampong global. Kini orang berkata-kata mengenai perlu adanya global governance?. Artinya bukannya mengapuskan keberadaan negara-negara dengan pemerintahannya masing-masing, tetapi yang diberikan adalah kesatuan arah di dalam kehidupan bersama umat manusia di planet dunia ini. Dengan demikian proses globalisasi mempunyai muatan politik ialah perlunya warga dunia yang mengenal akan hak-hak asasinya tetapi juga akan kewajiban untuk menyelamatkan kehidupan global bersama. Di dalam kaitan ini muncul dengan sangat pesatnya proses globalisasi di dalam kehidupan ekonomi. Perdagangan bebas telah mulai dirasakan dengan lahirnya kerjasama-kerjasama regional dalam perdagangan seperti AFTA, APEC, EC (Eropa) dan terakhir ACFTA.

Kehidupan Ekonomi dan politik yang mengglobal tersebut tentunya memerlukan manusia-manusia yang mempunyai visi baru, mindset baru, dan dengan sendirinya membutuhkan suatu jenis pendidikan dengan visi yang sesuai dengan cita-cita kemanusiaan tersebut. Sistem pendidikan diseluruh dunia perlu ditemukan kembali (reinventing) yaitu pendidikan yang dapat memperiapkan-mempersiapkan manusia=manusia yang mempunyai identitas dalam masyarakat lokalnya dan sekaligus mempunyai visi global untuk membangun dunia bersama. Umat manusia hanya mempunyai satu planet tempat dia hidup ialah planet bumi. Oleh sebab itu,  kelangsungan hidup manusia di planet ini haruslah menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikannya.

Demikianlah umat manusia dewasa ini di dalam memasuki kehidupan milennium ketiga ingin membangun suatu dunia yang damai dan sejahtera bagi seluruh penghuninya. Masyarakat dunia yang ingin dibangun tersebut dikenal sebagai “civil society”  atau di dalam istilah yang sepadan masyarakat madani, masyarakat yang “civilized”  Pendidikan nasional sebagai bagian dari pendidikan umat manusia haruslah berpartisipasi untuk bersama-sama membangun masyarakat madani.

SEPARATISME

            Sebagaimana telah dikemukakan didepan masyarakat yang majemuk selalu rawan konflik. Melihat fakta yang ada, konflik dapat berasal dari kejadian sederhana, seperti percekcokan antara beberapa orang berbeda suku atau agama dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik bermuatan SARA.

Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat multikultural menurut Nasikun cenderung bersifat ideologis dan politis. Karl Max justru melihat adanya faktor  ekonomi yang diperoleh melaluiproduksi kerja. Pada tingkat ideologis, konflik yang terjadi dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat sekaligus merupakan penganut dari ideologi dan bermacam-macam kesatuan sosial. Sedangkan yang bersifat pilitis, terjadi dalam ranah pembagian status kekuasaan, sumber-sumber ekonomi. Yang bersifat ekonomis lebih jelasnya perebutan lahan produksi untuk menopang kehidupan, karena ialah yang menopang segala struktur sosial, konflik sosial yang menjadi dasar adanya  perubahan sosial itu sendiri.

Secara alamiah, ketika terjadi konflik, pihak-pihak yang berselisish akan mengikatkan dirinya secara cepat dengan dua cara :

  1. Memperkokoh solidaritas, bentuknya seperti membentuk organisasi kemasyarakatan, pertahanan bersama.
  2. Memperkokoh identitas kultural yang menghadapkan dirinya dengan kelompok pesaing lain, misalnya dalam bidang pendidikan, organisasi sosial, ekonomi, politik dan kelompok swadaya lainnya.

Konflik sosial dan ketegangan politik yang berlarut-larut saat ini, merupakan personifikasi fakta  dan realita bahwa bangsa ini memiliki keberagaman yang tak dapat diseragamkan. Hal tersebut setidaknya ingin memberi  gambaran bahwa phobia terhadap ancaman disintegrasi multi dimensi yang sedang tersaji saat  ini adalah wujud resistensi yang di dalamnya membawa nilai terhadap aksi politik kooptasi dan uniform (penyeragaman) yang dipertontonkan pada masa Orde Baru. Kebijakan masa lalu yang mencoba menegasi karakteristik nilai-nilai dalam unsur-unsur pembentuk pluralisme telah melahirkan pemberontakan nilai yang terekspresi lewat berbagai konflik dan dinamika yang ada saat ini. Walaupun kita sangat meyakini bahwa perjuangan nilai tidaklah selalu melahirkan “pemberontakan”, di dalam “pemberontakan” selalu ada nilai yang ingin dicapai.

Bagaimana Indonesia mampu bertahan sebagai Negara Kesatuan yang integrative?. Para penganut aliran konflik lebih percaya  pendekatan pelaksanaan dari suatu kelompok. Ekonomi menjadi faktor utama, dimana satu orang saling bergantung dengan orang lain sehingga mereka saling membutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan aman. Paksaan tidak selamanya memberi rasa aman, justru sebaliknya akan membawa suatu masyarakat ke arah disintegrasi sebagaimana ditunjukkan selama masa pemerintahan Orde Baru. (Purwasito, 2003)

Purwasito, memberikan gambaran bahwa integritas masyarakat Indonesia dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lain adalah suatu kemauan para warga masyarakat untuk membangun suatu kultur yang baru, yang mungkin berbeda dengan kultur kelompoknya, yang kemudian menjadi pedoman dan kaidah dalam interaksi sosial bersama. Kultur baru, atau nilai-nilai dan norma-norma umum yang disepakati menjadi kaidah masyarakat bukan sekedar retorika namun haruslah benar-benar dihayati dan dijadikan sebagai milik sendiri. Untuk mencapai konsensus nasional, Nasikun mengutarakan pentingnya sosialisasi nilai-nilai yang telah menjadi konsensus nasional.

 

PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

            Dari kenyataan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, harus ada kesadaran pada setiap manusia Indonesia bahwa pertama kemajemukan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan telah menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Kedua, setiap warga masyarakat harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap setiap perbedaan. Ketiga, dalam rangka menyelesaikan sebuah konflik harus dikedepankan semangat persatuan, komunikasi dialogis dan musyawarah-mufakat. Keempat, diperlukan alat pemersatu bangsa dan harus diakui bahwa selama ini Pancasila merupakan sistem nilai yang mampu mempersatukan kemajemukan bangsa. Pancasila adalah alat pemersatu sekaligus sebagai pedoman hidup bernegara dan berbangsa.

Kh. DR Said Agil Siraj, ketua PB NU, ketika beraudienasi dengan Bapak Presiden menyatakan bahwa NU tidak akan bosan2nya memperkuat EMPAT PILAR NASONAL RI yaitu  : NKRI,  PANCASILA, UUD 1945 dan  BHINEKA TUNGGAL IKA sementara itu Ketua PP Muhamadiyah, DR. Din Syamsudin, menyatakan bahwa bagi Muhamadiyah, Pancasila dan UUD 45 sudah bersifat final.

Menghidupi dan menjalani kehidupan dalam sebuah Negara seperti Indonesia, kita tak bisa berbuat lain kecuali menghidupi dan bahkan menikmati sebuah kemajemukan. Sejak awal para pendiri bangsa ini menyadari benar realitas seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Pancasila dijadikan dasar Negara, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi sebuah pedoman yang acap dirujuk tatakala kita menjelaskan tentang keberagaman bangsa ini. Program pembangunan bertuuan menghadirkan masyarakat industry modern yanga adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Usaha yang besar itu memerlukan waktu puluhan tahun, tatkala ilmu dan teknologi akan makin mempengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat industry modern yang dicita-citakan itu dihadapkan pada bermacam-macam bahaya sebagai akibat masih adanya jurang yang lebar antara yang kaya dan yang msikin, adanya ketidakadilan, kurangnya partisipasi rakyat, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta langkanya kesempatan kerja.

Bahaya seperti itu akan mengakibatkan antara lain : kegagalan total pembangunan; Negara menjadi Negara industri modern tetapi militeristis dan totaliter yang menghancurkan peradaban manusia; ketidakstabilan politik dan terhentinya kehidupan ekonomi; kehancuran lingkungan hidup sebagai akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber-sumber daya alam dan polusi.

Menyadari realitas kemajemukan itu dan adanya tugas besar bangsa kita dalam membangun masa depan, maka hubungan dan kerjasama antar umat beragama harus makin dikembangkan dan menjadi program yang berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh umat beragama / lembaga-lembaga keagamaan maupun atas prakarsa Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas besar tersebut dan demi menjaga agar kemajemukan dapat tetap terbebas dari virus disintegrative, selain pemantapan program-program dialog antar umat beragama, maka pengembangan wawasan yang inklusif penting dilakukan.

Sudah jelas bahwa kita memang menghadapi masalah multi-kulturalisme atau multi-etnisme. Semakin nyata bahwa dalam banyak bagian masyarakat Indonesia terjadi penegasan identitas kelompok etnis atau komunal. Semakin banyak penduduk yang memandang diri mereka sendiri sebagai suatu komunitas kultural tersendiri. Komunitas yang seringkali memiliki bahasa, agama, kekerabatan, dan / atau cirri-ciri fisik (seperti warna kulit) sendiri, atau berbeda agama tetapi berbicara dalam bahasa yang sama. Banyak kalangan seperti ini yang cenderung memiliki penilaian negatif terhadap anggota kelompok etnik lain.

Sementara semangat yang menggelora sejak dua tahun terakhir adalah demokratisasi, kita masih betannya: Mungkinkah mengembangkan demokrasi dalam masyarakat multi-etnik? Yaitu, suatu sistem politik yang bebas dan berdaulat dengan lembaga-lembaga pembuatan keputusan demokratik dan dengan melibatkan semua kelompok etnik yang ada?

Sebagian ilmuwan sosial sejak lama bersepakat bahwa demokrasi yang stabil dan efektif hampir tidak mungkin muncul dalam masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok etnik yang berbeda, apalagi kalau masing-masing kelompok etnik itu memakai bahasa yang berbeda. Kelompok teoritis itu berpendapat bahwa pembuatan keputusan demokratik hanya bisa berjalan baik kalau perbedaan-perbedaan yang hendak diselesaikan melalui kebijakan publik itu tidak  terlalu besar. Karena itu, walaupun demokrasi tidak mensyaratkan suatu masyarakat yang sepenuhnya homogeny, kehidupan politik yang demokratis hanya bisa berlangsung kalau ada kesatuan dan konsensus sosial dan politik, paling tidak, minimum. Padahal, derajat kesatuan dan konsensus dalam masyarakat multi-etnik umumnya tidak bisa memenuhi syarat minimum itu (J.S Mills dibahas dalam Lijphart, 1996).

Berkaitan dengan itu masyarakat yang majemuk harus memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Imam Taufiq, Sekretaris MUI Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa kekerasan atas nama agama dan kerusuhan massa harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan beradab. Agama semestinya dikembalikan menjadi landasan untuk hidup lebih damai. Untuk itu peran ulama dan pemimpin umat beragama cukup strategis dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian di masyarakat .

 Untuk itu masyarakat harus memiliki toleransi yang tinggi, sebagaimana dikatakan oleh Michael Walzer bahwa toleransi merupakan salah satu ukuran peradaban sebuah bangsa. Makin toleran tingkah keadaban bangsa makin maksimal. Toleransi merupakan nilai yang harus dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai dalam perbedaan kelompok. Toleransi harus berimplikasi pada sikap, antara lain sikap menerima perbedaan, mengubah homogenitas menjadi heterogenitas, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mengawal secara serius perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan  (multikulturalisme )

Real-politik Indonesia menghadapkan kita pada dua hal berikut : Pertama, kemajemukan adalah bagian dari kehidupan politik Indonesia sejak merdeka. Perbedaan etnik dan komunal tidak bisa begitu saja dihilangkan. Pengadaan Orde Baru menunjukkan bahwa ketika fenomena multi-etnik dan multi-kultural itu diabaikan yang muncul adalah kebijakan ekonomi dan politik yang menghasilkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kedua, pengalaman komparatif menunjukkan bahwa separatisme tidak menjamin munculnya unit politik yang homogen. Kemungkinan tetap besar bahwa dalam unit-unit wilayah baru itu akan tetap ada pepecahan.

Artinya, kita harus menemukan jalan agar kenyataan multi-kultural dan multi-etnis itu bisa dipertemukan dengan ideal demokrasi. Prospek demokrasi di Indonesia sangat tergantung pada cara kita menangani persoalan kemajemukan masyarakat itu. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mencari cara kita menangani persoalan kemajemukan masyarakat itu. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mencari cara bagaimana mengakomodasi realitas politik multi-kultural dan multi-etnik sehingga terbentuk perpolitikan yang berfugsi melayani kepentingan semua pihak.

PENUTUP

Pada bagian penutup ini penulis kembali menegaskan bahwa pluralisasi merupakan suatu yang tidak mungkin kita hindari, tetapi kita sebagai bangsa yang besar harus sekuat tenaga menjadikan pluralisasi sebagai asset bangsa bukannya media yang dapat memecahbelah kehidupan masyarakat, sosial dan keagamaan. Kemudian perlu sekali lagi ditegaskan :

  1. Masyarakat yg heterogen (majemuk) pada dasarnya selalu rawan konflik
  1. Konflik horisontal yang terjadi di Indonesia berasal dari kemajemukan suku, agama ras dan golongan
  2. Konflik horisontal dapat diatasi ketika setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan
  3. Kunci dari upaya menghilangkan konflik adalah mau berdialog dan tetap memiliki semangat Bhineka Tunggal Ika

Sebuah ayat dalam kitab suci  juga menandaskan bahwa manusia diciptakan dalam wujud laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Dengan tegas ayat ini menandakan pluralitas manusia. Kebhinekaan bukan untuk saling menghilangkan, sebaliknya agar saling mengenal. Mengenal artinya saling mengerti dan memahami, disini diandaikan saling belajar sehingga kehidupan menjadi dinamis.

Kalau setiap manusia Indonesia menyadari bahw kemajemukan itu suatu keniscayaan, bahwa bangsa Indonesia itu tidak dapat diseragamkan, dan karenanya perlu toleransi yang tinggi, maka tidak perlu terjadi konflik horisontal sebagaimana terjadi pada akhir-akhir ini. Konflik ini harus dapat kita manage dengan bijak ( conflict management ). Maka kemajemukan tidak harus membuat bangsa kita terus bertikai yang sangat kontra produktif dalam pelaksanaan pembangunan. Kemajemukan tidak harus membahayakan atau mengancam Negara Kesatuan republik Indonesia.

Meskipun beraneka suku dan agama kalau tetap bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, maka NKRI tetap akan utuh. Azyumardi Azra menyatakan bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. ( Azyumardi Azra : Menuju masyarakat Madani ).

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

32 Kata Mutiara dari Albert Einsten

Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Religion without science is blind. Science without religion is paralyzed.

Nasionalisme adalah penyakit yang kekanak-kanakan. Itu adalah penyakit campak dari ras manusia.
Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Di tengah kesulitan terdapat kesempatan.
In the middle of difficulty lies opportunity.

Terpuruk dalam masalah merupakan peluang hebat untuk kita.

Tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam

Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan.

Ada dua cara untuk memahami kehidupan. Cara pertama dengan menyadari bahwa tidak ada hal yang mukjizat. Yang kedua menyadari bahwa semua hal adalah mukjizat.
There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai.
Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Tragedi kehidupan adalah sesuatu yang mati di dalam diri seseorang pada saat dia hidup.

Hanya ada dua hal yang tidak terbatas, alam semesta dan kebodohan. Dan saya tidak yakin tentang alam semesta.
There are only two truly infinite things, the universe and stupidity. And I am unsure about the universe.

Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang Ilmuwan besar. Mereka keliru.. itu adalah karakter.
Many people say that the intelligence that make the great scientists. They are mistaken .. it is the characters.

Saya tidak memiliki bakat tertentu. Saya hanya ingin tahu.
I have no particular talent. I am merely inquisitive.

Sesuatu yang paling sulit dimengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan.

Jika teori relativitas terbukti sukses, Jerman akan mengklaim saya sebagai orang Jerman dan Perancis menyatakan bahwa saya seorang penduduk dunia. Seharusnya teori saya terbukti tidak benar, Perancis akan mengatakan saya orang Jerman dan Jerman akan mengatakan saya orang Yahudi.
If my theory of relativity is proven successful, Germany will claim me as a German and France will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that I am a German and Germany will declare that I am a Jew.

Telegraph tanpa kabel tidak sulit untuk dimengerti. Telegraph biasa seperti kucing yang sangat panjang. Anda tarik ekornya di New York, dan mengeong di Los Angeles. Yang tanpa kabel sama saja, hanya tanpa kucingnya.
The wireless telegraph is not difficult to understand. The ordinary telegraph is like a very long cat. You pull the tail in New York, and it meows in Los Angeles. The wireless is the same, only without the cat.

Ketika ditanya dengan apa perang dunia III akan dilakukan, Einstein menjawab bahwa ia tidak tahu. Tapi dia mengetahui dengan apa perang dunia IV akan dilakukan: Dengan pentungan dan batu!
When asked how World War III would be fought, Einstein replied that he didn’t know. But he knew how World War IV would be fought: With sticks and stones!

Membaca, setelah beberapa waktu, menggelapkan pikiran terlalu jauh dari pencarian kreatif nya. Seseorang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya terlalu sedikit akan menjadi kebiasaan malas untuk berpikir.
Reading, after a certain age, diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.

Kaum intelektual memecahkan masalah, para jenius mencegah mereka.
Intellectuals solve problems; genuises prevent them.

Ketika anda berpacaran dengan cewek yang manis, satu jam seperti sedetik. Ketika anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa satu jam. Itulah relativitas.
When you are courting a nice girl an hour seems like a second. When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour. That’s relativity.

Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, menjadi semakin tidak pasti; semakin pasti, semakin tidak menunjukkan realitas.
As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa; itu membuatnya tanpa arti, seperti jika anda menjelaskan Simfony Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara.
It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.

Itu tidak berarti saya cerdas, Itu hanya karena saya tetap dengan masalah tersebut lebih lama.
It’s not that I’m so smart , it’s just that I stay with problems longer.

Seseorang memulai untuk hidup ketika ia dapat hidup diluar dirinya.
A person starts to live when he can live outside himself.

Kelemahan dalam tingkah laku menjadi kelemahan karakter.
Weakness of attitude becomes weakness of character.

Jika A adalah ‘sukses’, maka rumusnya adalah ‘A=X+Y+Z’, dimana X adalah ‘kerja’, Y adalah ‘bermain’, dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup.
If A equals success, then the formula is: A=X+Y+Z. X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut.

Kerja keras bukan untuk sukses tetapi untuk sebuah nilai.
Strive not to be a success, but rather to be of value.

Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.
The only source of knowledge is experience.

Kenyataan hanyalah sebuah ilusi, walaupun terjadi terus menerus.
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.

Aku meyakini bahwa Dia (Tuhan) tidak bermain dadu.
I am convinced that he ( God ) does not play dice.

Jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya.
If the facts don’t fit the theory, change the facts

Satu – satunya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuanku adalah pendidikanku.
The only thing that interferes with my learning is my education.

Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut.
Knowledge is something extraordinary in case someone does not have to spend his life on it.

Pelepasan tenaga atom telah merubah segalanya kecuali cara kita berpikir… pemecahan untuk masalah ini tergantung kepada hati nurani umat manusia. Jika saya mengetahuinya, lebih baik saya menjadi pembuat jam tangan.
The release of atom power has changed everything except our way of thinking… the solution to this problem lies in the heart of mankind. If only I had known, I should have become a watchmaker.

Sumber  http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6656821

Dipublikasi di Mutiara Kata | Meninggalkan komentar

Kapal Perang Pertama Buatan TNI 100% Asli Produk Anak Bangsa

Diam-diam, TNI-AL sedang membuat kapal perang (KRI) Jenis PC-40 berbahan dasar aluminium. Hasilnya ditampilkan di Tanjung Uncang, Batam. KRI made in Indonesia itu bukan hanya rancangan anak bangsa, namun seratus persen pekerjaannya ditangani putra-putri Indonesia yang tinggal di Batam, Kepulauan Riau. “Ini KRI pertama di Indonesia berbahan baku aluminium yang sukses dikerjakan anak bangsa,” kata Asisten Logistik (Aslog) TNI-AL Laksamana Muda Hardiwan.

Kapal perang yang dberi nama KRI Krait-827 itu merupakan hasil saling tukar ilmu antara TNI-AL lewat Fasharkan (fasilitas pemeliharaan dan perbaikan) Mentigi – dan PT Batam Expresindo Shipyard (BES), Tanjung Uncang. Pengerjaan dilakukan selama 14 bulan sejak Juni 2007.

PT BES maupun TNI-AL mengaku cukup hati-hati dalam pembuatan kapal itu karena harus sesuai dengan standar operasional dan izin PBB. KRI tersebut bertonase 190 DWT dengan jarak jelajah sekitar 2.500 mil.

Kapal itu dilengkapi radar dengan jangkauan 96 Nautical Mil (setara 160 km) dengan sistem navigasi GMDSS Area 3 (jangkauan komunikasi dan radar yang sudah cukup luas) dengan kecepatan terpasang 25 knots. KRI itu juga dilengkapi dengan senjata mitraliur 12,7mm dan senjata meriam haluan laras ganda (Two in Barrel) kaliber 25 mm yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun manual.

Dalam paparannya di depan Aslog TNI-AL dan sejumlah petinggi TNI-AL di galangan kapal PT BES, pihak manajemen perusahaan tersebut mengklaim keunggulan kapal buatan anak bangsa berbahan baku aluminium itu adalah dari sisi efektivitas. ”Kapal ini lebih ringan dan lentur jika dibandingkan dengan kapal yang terbuat dari besi. Maintenance aluminium lebih murah dan tahan karat (antikorosi) dan dirancang hemat bahan bakar minyak (BBM),” kata HRD PT BES Syairudin

(Sumber : http://putihtih.blogspot.com)

Dipublikasi di Dokumen sejarah | Meninggalkan komentar

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Bung Karno Presiden RI (1945 – 1966)

  1. “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” . (Bung Karno)
  2. “Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya”. (Pidato HUT Proklamasi 1956 Bung Karno)
  3. “Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.” (Soekarno)
  4. “Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”. (Bung Karno)
  5. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.” (Pidato Hari Pahlawan 10 Nop.1961)
  6. “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” – Bung Karno
  7. “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno)
  8. “……….Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan……” (Bung Karno)
  9. “Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali “. (Pidato HUT Proklamasi, 1949 Soekarno)
  10. “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai ! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat.” (Pidato HUT Proklamasi, 1950 Bung Karno)
  11. “Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu : “Innallahu la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim”. ” Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merobah nasibnya” (Pidato HUT Proklamasi, 1964 Bung Karno)
  12. “Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.” (Pidato HUT Proklamasi 1966, Soekarno)
  13. “Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong” (Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno)
  14. “Aku Lebih suka lukisan Samodra yang bergelombangnya memukul, mengebu-gebu, dari pada lukisan sawah yang adem ayem tentrem, “Kadyo siniram wayu sewindu lawase” (Pidato HUT Proklamasi 1964 Bung Karno)
  15. “Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”

Dipublikasi di Mutiara Kata | Meninggalkan komentar

Bung Karno Sudah Meramal Pak Harto sebagai Penggantinya

Lebih satu bulan saya endapkan informasi ini, sebelum saya memutuskan untuk menuliskannya di blog. Ada banyak pertimbangan, antara lain karena isu ini cukup kontroversial. Terlebih menyangkut dua nama besar: Sukarno dan Soeharto. Presiden RI yang pertama dan penggantinya.

Sumbernya adalah Ki Utomo Darmadi. Dia seorang purnawirawan kapten TNI-AD, yang kebetulan banyak tahu jalannya sejarah, karena berada di lingkar satu Istana. Menjadi tentara tahun 1945, purnawirawan vokal ini tak lain adalah adik kandung pahlawan Peta, Suprijadi. Dalam banyak forum nasioanalis, ia acap bicara lantang. Tak jarang membikin merah kuping orang yang ditudingnya langsung.

Tak kurang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sering dijadikan bulan-bulanan olehnya di berbagai forum terbuka. Itulah sekilas narasumber tulisan ini. Ki Utomo Darmadi, yang secara kebetulan bertemu saya dalam forum peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2010 di aula DHN ’45, Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Awalnya dia mengatakan, orang boleh saja menghujat habis-habisan Pak Harto. Tetapi, katanya, Pak Harto adalah penyelamat Bung Karno. Kalau saja waktu itu pengganti Bung Karno bukan Pak Harto, bisa jadi Bung Karno “dieret-eret” di jalanan. Kalau saja pengganti Bung Karno bukan Pak Harto, belum tentu nasib anak-anaknya seperti sekarang.

Ia lantas mengisahkan, peristiwa tahun 1963 yang ia katakan bahwa Bung Karno sudah meramalkan Pak Harto-lah yang akan menggantikannya menjadi Presiden RI ke-2. Tomi, begitu ia akrab disapa, menyodorkan dua peristiwa bersejarah terkait hal itu. Pertama adalah kejadian setelah Pak Harto sukses sebagai Panglima Komando Mandala, dalam operasi Trikora, dengan misi tunggal mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Nah, setelah itu, Bung Karno menggelorakan Operasi Dwikora, atau yang kita kenal Ganyang Malaysia tahun 1963. Sebagai Panglima diangkatlah Oemar Dhani (Angkatan Udara). Nah, di sinilah Pak Harto tampak kecewa. Dia kemudian menghadap Bung Karno dan menyatakan niatnya “mengundurkan diri”. Bung Karno lantas bertanya, “Nek pensiun, trus kowe arep dadi apa?” (Kalau pensiun, terus kamu mau jadi apa?).

Soeharto menjawab, “Menawi kepareng, dados gubernur Irian Jaya” (Kalau diizinkan, jadi gubernur Irian Jaya). Di luar dugaan, Bung Karno menolak dengan menjawab, “Ora… kowe dudu gubernur… terus tirakat… kowe sak nduwure gubernur.” Kurang lebih artinya, “Tidak… kamu bukan gubernur… teruslah tirakat… kamu di atasnya gubernur”.

Inilah yang oleh Tomi Darmadi disebutkan sebagai salah satu isyarat, bahwa Pak Harto bakal jadi presiden. “Dalam konteks pemimpin teritorial, di atas gubernur apa? Ya Presiden,” tegasnya.

Tidak hanya itu. Tomi Darmadi lantas mengilas balik peristiwa sidang kabinet, kurang lebih tahun 1964. Kebetulan Tomi Darmadi ada di ruang itu. Para petinggi militer yang hadir antara lain disebutkannya, ada Mayjen Ginting, Mayjen Sukowati, Brigjen Juhartono, dan Ahmadi. Achmadi. Tomi mendengar ketika Bung Karno secara santai bertanya kepada Achmadi, “Mad, yang nanti mengganti saya, siapa?” Yang ditanya menjawab spontan, “Mas Yani, Bung” Maksudnya adalah Jenderal Ahmad Yani.

Aneh, Bung Karno membelalakkan mata dan memberi isyarat “bukan”. “Bukan! Yang mengganti (saya), itu tuh, yang mengenakan celana kombor.” Bicara begitu sambil melirik ke arah Soeharto yang ada di sudut ruang yang lain, agak jauh dari posisi Bung Karno dan Achmadi.

Usai kejadian itu, Tomi Darmadi dan sejumlah petinggi Angkatan Darat di Front Nasional sempat bergunjing. Tidak sedikit yang memandang remeh Pak Harto dengan mengungkit “SD saja tidak tamat”. Di samping ada juga yang mengingatkan forum itu dengan mengatakan, “Tapi ingat lho… Bung Karno itu punya ilmuladunni... dia tahu segala sesuatu yang belum terjadi….”

Sejarah kemudian mencatat, sejumlah jenderal Sukarnois tadi sempat meringkuk di penjara Orde Baru…. Belasan tahun kemudian, ketika mereka keluar penjara dan bertemu kembali, topik itu pun kembali disinggung…. Komentar mereka pendek saja, “Ternyata Bung Karno benar….” (roso daras)

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar